Kenaikan Harga BBM Bersubsidi

Saat ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan tentang keputusan Pemerintahan di Indonesia untuk menaikan harga BBM bersubsidi. Banyak masyarakat yang protes bahkan menentang dengan aksi unjuk rasa untuk menolak kenaikan BBM tersebut. Saya beranggapan bahwa kebijakan ini diambil hanya untuk meresahkan warga dan membuat kasus-kasus besar yang sedang diusut teralihkan seperti kasus Anas dan Wisma Atlet yang tadinya selalu menjadi topic utama di Surat Kabar maupun di berita televisi, sekarang hilang begitu saja ketika kebijakan ini diumumkan.

Pemerintah sendiri mengatakan bahwa, upaya kenaikan BBM bersubsidi ini dilakukan karena pemerintah tidak punya pilihan lain kecuali menaikan harga BBM ditengah harga minyak dunia yang fluktuatif dan cenderung meroket. Jika harga BBM bertahan, anggaran pendapatan dan belanja Negara akan jebol. Artis yang juga politisi Rieke Diah Pitaloka, di web site pribadinya,  menggelar jajak pendapat soal rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hasilnya Senin (19/3/2012) siang ini, sudah masuk 639 suara atau pendapat dan 90% (575 pendapat) menolak atau tidak setuju BBM naik. 9% (58 suara) setuju BBM naik dan 1% (6 pendapat) menyatakan tidak tahu.

Rieke sendiri sudah menyatakan kalau dirinya tidak setuju dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Seperti dalam rilis yang dibuatnya beberapa hari lalu, yang disebarkan dalam www.riekediahpitaloka.com, begini argumentasinya:

“Saya Rieke Diah Pitaloka, sekedar mengingatkan 13 hari lagi adalah keputusan kenaikan harga BBM. Salah satu argumen SBY, kenaikan tersebut adalah untuk menyelamatkan APBN supaya tidak jebol. Berikut saya sampaikan data yang tidak pernah SBY sampaikan kepada rakyat, hitungan yang sesungguhnya bahwa dengan tidak mengurangi subsidi dan tidak menaikan harga BBM sebetulnya APBN tidak jebol. Berikut ini data yang saya kompilasi dari berbagai sumber, terutama dari para ekonom yang tidak bermahzab neolib :

·         Indonesia menghasilkan 930.000 Barel/hari

·         1 Barel = 159 liter

·         Harga Minyak Mentah = 105 USD per Barel

·         Biaya Lifting + Refining + Transporting (LRT) 10 USD per Barel
= (10/159) x Rp.9000 = Rp. 566 per Liter

·         Biaya LRT untuk 63 Milyar Liter
= 63 Milyar x Rp.566,- = Rp. 35,658 trilyun

·         Lifting = 930.000 barel per hari,
atau = 930.000 x 365 = 339,450 juta barel per tahun

·         Hak Indonesia adalah 70%, maka = 237,615 Juta Barel per tahun

·         Konsumsi BBM di Indonesia = 63 Milyar Liter per tahun,
atau dibagi dengan 159 = 396,226 juta barel per tahun

·         Pertamina memperoleh dari Konsumen :
= Rp 63 Milyar Liter x Rp.4500,-
= Rp. 283,5 Trilyun

·         Pertamina membeli dari Pemerintah
= 237,615 Juta barel @USD 105 x Rp. 9000,-
= Rp. 224,546 Trilyun

·         Kekurangan yang harus di IMPOR
= Konsumsi BBM di Indonesia – Pembelian Pertamina ke pemerintah = 158,611 Juta barel
= 158,611 juta barel @USD 105 x Rp. 9000,-
= Rp. 149,887 Trilyun

KESIMPULAN: ‎

·         Pertamina memperoleh hasil penjualan BBM premium sebanyak 63 Milyar liter dengan harga Rp.4500,- yang hasilnya Rp. 283,5 Trilyun.

·         Pertamina harus impor dari Pasar Internasional Rp. 149,887 Trilyun

·         Pertamina membeli dari Pemerintah Rp. 224,546 Trilyun

·         Pertamina mengeluarkan uang untuk LRT 63 Milyar Liter @Rp.566,-
= Rp. 35,658 Trilyun

·         Jumlah pengeluaran Pertamina Rp. 410,091 trilyun

·         Pertamina kekurangan uang, maka Pemerintah yang membayar kekurangan ini yang di Indonesia pembayaran kekurangan ini di sebut “SUBSIDI”

·         Kekurangan yang dibayar pemerintah (SUBSIDI) = Jumlah pengeluaran Pertamina dikurangi dengan hasil penjualan Pertamina BBM kebutuhan di Indonesia
= Rp. 410,091 trilyun – Rp. 283,5 Trilyun
= Rp. 126,591 trilyun

·         Tapi ingat, Pemerintah juga memperoleh hasil penjualan juga kepada Pertamina (karena Pertamina juga membeli dari pemerintah) sebesar Rp. 224,546 trilyun. Catatan Penting: hal inilah yang tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah kepada masyarakat.

·         Maka kesimpulannya adalah pemerintah malah kelebihan uang, yaitu sebesar perolehan hasil penjualan ke pertamina – kekurangan yang dibayar Pemerintah (subsidi)
= Rp. 224,546 Trilyun – Rp. 126,591 Trilyun
= Rp. 97,955 Trilyun

·         Artinya, APBN tidak Jebol justru saya jadi bertanya: dimana sisa uang keuntungan SBY jual BBM Sebesar Rp. 97,955 trilyun, itu baru hitungan 1 tahun. Dimana uang rakyat yang merupakan keuntungan SBY jual BBM selama 7 tahun kekuasaannya?

“Jangan mau dibohongi lagi! Mohon bantu berikan penyadaran kepada rakyat, tolak kenaikan BBM, tolak BLT sebab itu adalah akal muslihat agar subsidi dicabut akibatnya SBY UNTUNG RAKYAT BUNTUNG!” jabar Rieke.

Saya sendiri sebagai mahasiswi tidak setuju tentang rencana kenaikan BBM tersebut. Seharusnya pemerintah Indonesia menyadari bahwa kenaikan BBM sangat mempengaruhi kondisi perekonomian rakyat kecil. Belum lagi jika terjadi inflasi, makin banyak rakyat miskin yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tetapi kenaikan BBM juga bisa menghasilkan dampak positif bila pelaksanaannya benar, tidak ada tangan-tangan nakal dari pemerintah yang mencoba untuk menggelapkan dana atau bahan bakar yang sengaja ditimbun demi kepentingan pribadi. Mungkin masyarakat menegah ke atas bisa tersadarkan supaya tidak lagi dimanjakan oleh susbsisdi yang diperuntukan untuk masyarakat menengah kebawah.

Saya mengharapkan keputusan yang terbaik yang nantinya akan diambil oleh pemerintah dan tentu saja tidak terjadi kerusuhan atas kebijakan yang nantinya sudah disepakati. Semoga pemerintah lebih bijaksana dan lebih mementingkan rakyat kecil, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Lagi pula Negara Indonesia merupakan Negara yang Demokratis. Dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat, andaikan  slogan itu bisa terwujud, mungkin kehidupan akan berjalan selaras dan tidak membuat negeri Indonesia ini semakin carut marut.

Sumber :

Media Indonesia

CitraIndonesia.com

Google.com